V. DAFTAR KORUPTOR KEPALA DAERAH DAN KORUPTOR LEGISLATOR TINGKAT PUSAT DAN DAERAH

Untuk menilai bersih tidaknya suatu partai politik dapat dilihat dari sedikit atau banyaknya fungsionaris partai politik tersebut yang terlibat di dalam tindak pidana korupsi. Fungsionaris partai politik tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk jabatan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dan legislator tingkat pusat dan daerah (anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/ Kotamadya.

V.1. Daftar Koruptor Legislator Tingkat Pusat dan Daerah Berdasarkan Asal Parpol

PDIP : 84 Orang / 33,7 %
Golkar : 60 Orang / 24,1 %
PAN : 36 Orang / 14,5 %
PD : 30 Orang / 12,0 %
PPP : 13 Orang / 5,2 %
PKB : 12 Orang / 4,8 %
Hanura : 6 Orang / 2,4 %
Gerindra : 3 Orang / 1,2 %
PBB : 2 Orang / 0,8 %
PKS : 2 Orang / 0,8 %
PKPI : 1 Orang / 0,4 %
Nasdem : 0 Orang / 0,0 %
Jumlah : 249 Orang

Tabel diatas menyajikan jumlah koruptor legislator yang berasal dari masing-masing partai. Sebagai juara adalah PDIP dengan 84 koruptor dan mendominasi 33,7% dari keseluruhan koruptor yang berasal dari partai politik. Dengan data ini kita dapat melihat bahwa sarang koruptor sebenarnya adalah PDIP, padahal PDIP partai oposisi sejak tahun 2004 sampai 2014. Sulit kita bayangkan betapa mengerikannya andaikata PDIP menjadi partai yang berkuasa.
Penyajian lebih jelas jika menggunakan pie chart sebagai berikut:

Pie Chart Koruptor berdasarkan Partai Politik
Sejatinya kasus-kasus korupsi didominasi oleh 4 partai saja, yaitu PDIP, Golkar, PAN dan PD dengan total jumlah koruptornya 84,3%.
Dengan menggunakan index korupsi. Secara sederhana jumlah koruptor dibagi dengan jumlah perolehan suara partai pada pemilu 2009

Index korupsi
Ke-12 partai peserta pemilu bisa dilihat track recordnya. Kecuali Nasdem yang tidak punya rekam jejak sehingga tidak bisa dinilai, tabel diatas secara jelas menempatkan 9 partai sebagai partai tidak bersih dengan index korupsi diatas 1. Keanehan adalah pada partai Demokrat yang berada pada nomor 7. Walaupun terhitung tidak bersih, Demokrat terlihat tidak terlalu parah. Ada kemungkinan terhambatnya penetapan tersangka/masuk pengadilan/jatuhnya vonis koruptor dari partai demokrat karena ragu-ragunya penegak hukum untuk mempermasalahkan orang-orang demokrat.

Nama Partai ~ Suara 2009 ~ Jumlah Koruptor ~ Index Korupsi
PAN : 6.254.580~36~5,8
PDIP : 14.600.091~84~5,8
Golkar : 15.037.757~60~4,0
PPP : 5.533.214~13~2,3
PKB : 5.146.122~12~2,3
Hanura : 3.922.870~6~1,5
PD : 21.703.137~30~1,4
PKPI : 934.892~1~1,1
PBB : 1.864.752~2~1,1
Gerindra : 4.646.406~3~0,6
PKS : 8.206.955~2~0,2

Dari tabel diatas terlihat juga bahwa partai yang bisa dikatakan yang relatif bersih hanya 2, Gerindra dan PKS. Dan tentu saja, PKS mempunyai index sangat bagus dengan angka mendekati nol. Tentu keadaan ini akan menguntungkan dua partai tersebut, utamanya PKS sebagai partai yang paling bersih.

V.2. Daftar Kepala Daerah dari PDIP yang terjerat kasus korupsi selama periode 2004 – 2010 (Sumber Data ICW)
PDIP 38 orang Golkar 62 orang
Ket: Kepala daerah yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati dan Walikota
(Lihat : LAMPIRAN 1)

Daftar koruptor Kepala Daerah pada lampiran tersebut bersumber dari ICW (Indonesia Corruption Watch) yang menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan Partai nomor dua terkorup, padahal PDIP menjadi partai oposisi yang berada di luar kekuasaan pemerintahan. Dapat dibayangkan betapa hancurnya negara ini jika PDIP menjadi partai yang berkuasa. Untuk menghilangkan image Partai yang paling korup tersebut, PDIP kemudian merekrut Teten Masduki – Sang Pendiri ICW.

Predikat PDIP sebagai partai politik terkorup sangatlah mengejutkan mengingat posisi PDIP sebagai partai oposisi, dapat mengalahkan Partai Golkar yang pernah berkuasa selama 32 tahun selama Orde Baru dan 16 tahun orde reformasi serta Partai Demokrat yang menjadi partai penguasa selama 10 tahun dari 2004 – 2014. (Bersambung)