Kamis, 05 Juni 2014

I.5. Sekilas Profil Michael Bimo Putranto : Sang  Operator Korupsi Jokowi

Michael Bimo Putranto adalah orang dekat Jokowi sedari kepemimpinannya di Solo. Keduanya juga dikenal dekat dengan Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo. Michael merupakan anggota DPRD Kota Solo periode 2004 – 2009 dari PDIP. Ibu kandung Michael adalah seorang mayoret drum band Gerwani, organisasi sayap Partai Komunis Indonesia, sebuah partai terlarang. Saat ini Michael Bimo menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah bersama Jokowi.

Jajaran kepengurusan DPD PDIP Jateng periode 2010 – 2015 saat ini dipimpin ketuanya Heru Sudjatmiko, menggantikan ketua sebelumnya Moerdoko yang telah dipenjara karena terpidana kasus korupsi. Sementara jabatan sekretaris adalah Agustina Wilujeng, bendahara Rukma Setya Budi, serta 11 wakil ketua, antara lain Joko Widodo, Agus Wardoyo, Hendrawan Supraktikno, Ruwiyati, Michael Bimo Putranto, Sarwono, Alwin Basri, Arya Bima, Nuniek S, Bambang Haryanto, dan Bambang Bintoro.

Karena diindikasikan berafiliasi organisasi kiri, Ibunda Michael mencari perlindungan dengan menjadi simpanan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jawatan Gedung - Gedung, Ir. Sudjadi,  yang juga anggota DPR RI dari PDIP periode 2009 – 2014 dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI. Pada pemilu legislatif tahun 2014 ini Ir Sudjadi terpilih kembali dari dapil yang sama. Oleh Ir Sudjadi, ibunda Michael Bimo dibukakan usaha salon.

Michael Bimo Putranto, seorang kawan lama Jokowi yang juga pedagang mebel asal Solo yang tergabung dalam ASMINDO sebuah organisasi mebel pimpinan Jokowi. Michael Bimo merupakan operator korupsi Jokowi dalam pengadaan beberapa proyek transportasi Jokowi di Solo seperti Batik Solo Trans (BST), Sepur Kluthuk Jaladara, Bus Tingkat Werkudara, dan Rail Bus Kresna.

Belakangan, nama Michael Bimo mencuat ke publik karena diduga sebagai operator korupsi Jokowi dalam pengadaan Bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) karatan dan diduga ada mark-up anggaran. Kuat dugaan, Michael Bimo menjadi pengatur proses tender pengadaan Bus Trans Jakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) senilai Rp 1,5 triliun dan pengumpul komisi ilegal buat Jokowi. (Bersambung)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar